SAATNYA PENGADAAN DI BUMN/BUMD DAN BLU BERUBAH

  • 2018-05-05 17:01:12
  • Posted by Admin

Sejak pendiriannya, telah disadari bahwa BUMN/D dan BLU adalah entitas yang tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola pada BUMN/BUMD dan BLU tidak sepenuhnya sama dengan tata kelola pada entitas yang melaksanakan fungsi pemerintahan, termasuk di dalamnya tata kelola di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Menyadari hal tersebut, pembuat Undang-undang dan pengambil kebijakan, memberikan keleluasaan kepada pengelola BUMN/BUMD dan BLU untuk mengatur tata kelola Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan karakteristik bisnisnya masing-masing. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN/D tidak pernah diwajibkan untuk dilaksanakan sebagaimana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selengkapnya kebijakannya adalah sebagai berikut:

Untuk BUMN, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-05/MBU/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No PER-15/MBU/2012 pasal 5 dinyatakan bahwa : Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan best practice yang berlaku.

Untuk BUMD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 dinyatakan bahwa : (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. (2)  Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk BLU, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal dinyatakan bahwa : (1) Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (2) Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota.

Meskipun rumusan tersebut di atas sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya, BUMN/BUMD dan BLU memilih mengadopsi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dirancang untuk kegiatan pemerintahan, bukan kegiatan korporasi/bisnis. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka terdapat beberapa hambatan diantaranya: (1) sebagian keputusan bisnis tidak dapat dilaksanakan dengan cepat karena terhambat proses pengadaan; atau (2) prosedur yang sudah diadopsi tidak dipatuhi, yang mengakibatkan masalah di kemudian hari.

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practice dalam tata kelola pengadaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan BUMN/BUMD dan BLU untuk mengadopsi keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak sepenuhnya tepat. Hal tersebut mungkin terjadi karena kesulitan untuk mencari rujukan atau referensi best practice yang bisa tepat sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Atau mungkin juga merasa bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih "meyakinkan" bagi pihak eksternal.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memuat kebijakan dan rumusan yang sesuai dengan 3 (tiga) kebijakan tersebut di atas. Dalam batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018: (1) tidak ada satupun kata "BUMN/D" khususnya pada bagian ruang lingkup; dan (2) memberikan pengecualian kepada BLU. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh LKPP menjelang ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut, disampaikan bahwa: Peraturan Presiden tersebut menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU (diberi kewenangan)  penuh untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tata cara pengadaannya tidak terjebak sekadar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) pokok pikiran, yaitu: (1) menegaskan peluang BUMN/D dan BLU untuk merumuskan tata cara pengadaan yang berbeda dengan (atau menambahkan ketentuan yang sudah ada pada) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018; dan (2) tata cara yang disusun tidak sekadar menaikkan batasan pengadaan langsung.

Terdapat beberapa pendekatan yang sudah diterima secara Internasional yang bisa dipakai dalam menyusun pedoman pengadaan di lingkungan BUMN/D dan BLU. Salah satunya adalah pendekatan Supplier-buyer relationship/contract continuum yang ada dalam Modular Sistem International Trade Centre, Module 4 – Developing Supply Strategy, sebagaimana dalam gambar. Jika kita perhatikan bentuk-bentuk hubungan supplier-buyer pada gambar tersebut, dapat kita kelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) hubungan tidak permanen mulai dari Spot Purchase sampai dengan Fixed Contracts; (2) hubungan permanen dalam bentuk partnership dan joint venture; dan (3) Internal Provision dalam bentuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola). Bagaimana merencanakan dan melaksanakan hubungan tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam kelompok 1 dan kelompok 3, BUMN/D dan BLU dapat menggunakan benchmarking pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun merencanakan dan melaksanakan hubungan permanen dalam kelompok 2, sulit mencari best practice-nya di dalam negeri, sehingga dapat mengadopsi dari best practice internasional. Partnership tepat digunakan untuk barang/jasa dalam kuadran critical dan bottleneck, sementara joint venture cocok digunakan untuk barang/jasa yang mendorong keunggulan kompetitif Perusahaan.

Apabila barang/jasa sudah dapat disediakan melalui mekanisme partnership/joint venture, tentu tidak perlu lagi dilakukan Pemilihan Penyedia. Dengan demikian, pasokan barang/jasa dapat dikendalikan dari sisi mutu, kecepatan dan kontinuitas sehingga akan membawa manfaat pada efektifitas pemenuhan kebutuhan barang/jasa, bahkan terdapat peluang efisiensi biaya. Akuntabilitas kebijakan dan proses pelaksanaan dapat diwujudkan melalui adanya persaingan sehat dalam pemilihan Mitra dalam rangka partnership/joint venture. Pada BUMN, proses ini dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 3/MBU/08/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 4/MBU/09/2017 tentang Kerja Sama BUMN. 

Selain pendekatan Supplier-buyer relationship/contract continuum, pendekatan Supply Positioning Model dan Supplier Perception Model juga dapat dielaborasi sesuai karakteristik bisnis guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan menuju keunggulan kompetitif BUMN/D dan BLU. Pengadaan haruslah tidak dikonotasikan dengan lelang/tender semata, yang ketika mendengar kata tersebut langsung terbayang resiko-resiko negatifnya. Pengadaan adalah bagian dari strategi pencapaian visi dan misi perusahaan, sehingga tidak ada pilihan lain, kebijakan pengadaan haruslah menjadi kebijakan strategis di BUMN/D dan BLU. Proses tersebut memang tidak mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, karena perangkat aturan sudah mendukung, sekarang lah waktunya untuk memulai. Jika merasa sulit memulainya, berilah kesempatan saya untuk membantu. Kontak saya segera melalui halaman ini.