PENDAHULUAN
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practice dalam tata kelola pengadaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan BUMN/BUMD dan BLU untuk mengadopsi keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak sepenuhnya tepat. Hal tersebut mungkin terjadi karena kesulitan untuk mencari rujukan atau referensi best practice yang bisa
Setidaknya ada 2 (dua) hal yang mengispirasi tulisan ini sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya ditulis Perpres 16/2018), yaitu : (1) tidak adanya Lampiran sebagai penjelasan Perpres 16/2018; dan (2) Perubahan definisi Jasa Konstruksi mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Dengan tidak adanya Lampiran pada Perpres 16/2018, tentu penjelasan resmi mengenai definisi
PELUANG MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG/JASA BAGI BUMN/BUMD DAN BLU
MEMAHAMI DEFINISI BARANG DITINJAU DARI SUMBER DAN KARAKTERISTIK PRODUKSINYA
SAATNYA PENGADAAN DI BUMN/BUMD DAN BLU BERUBAH
Mekanisme Kerja Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
DUKUNG RACHMA DI GOLDEN MEMORIES HARI SELASA 19 SEPTEMBER 2017
PERPANJANGAN ATAU KETERLAMBATAN?
KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG
MENGHITUNG NILAI PEKERJAAN TERTINGGI GUNA MENENTUKAN KEMAMPUAN DASAR
MENGENAL FRAUD TRIAGLE
PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI
Subscribe to our newsletter and stay up to date with the latest news and deals!
 Visitors today : |
51 |
| Visitors yesterday : |
306 |
 Total visitors : |
110443 |
| Hits today : |
61 |
| Total hits : |
237434 |
 Visitor currently online : |
3 |
Copyright © 2016 aguskuncoro.id - All Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service
